Dunia Nyata Umat

Republika: Minggu, 24 Juni 2007 14:40:00

Dunia Nyata Umat

Umat Islam di negeri ini jumlahnya mayoritas. Tahun 2000 persentasenya

89,22 persen dari total penduduk. Patut disyukuri bahwa jumlah sebesar itu

telah mengantarkan Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar

di dunia. Tak berlebihan jika setiap dinamika Islam yang muncul di

Nusantara tercinta ini selalu menjadi perhatian dunia, bahkan untuk isu

terorisme yang sangat merugikan nama baik umat sekalipun.

Namun besar angka tak berarti selesai urusan. Mayoritas jumlah tapi

minoritas dalam kualitas. Umat marginal secara politik, sekadar jadi

maf’ul-bih alias objek penderita. Tertinggal dalam perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Masih rendah mutu sumber daya manusianya.

Kondisi kesehatan dan lingkungannya pun masih memprihatinkan. Lebih parah

lagi kondisi ekonominya, masih dililit kemiskinan.

Kemiskinan bahkan masih menjadi momok terbesar umat Islam di negeri

kepulauan nan luas ini. Sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Di

era reformasi keadaan umat yang miskin tidak lebih baik. Padahal dari

kemiskinan itulah segala hal bermula. Tak bisa memenuhi kecukupan makan,

sandang, dan papan. Kesehatan rendah. Taraf pendidikan di bawah standar,

bahkan ada yang tak bersekolah. Kondisi kesejahteraan pun tak memenuhi

harapan hidup. Hidup umat jadi serba marginal.

Karena serba marginal, umat Islam di negeri ini tak bertenaga. Tidak

memiliki daya hidup yang kuat, apalagi di atas standar. Kekuatannya sebatas

demografis, itu pun terfragmentasi. Lebih sebagai kekuatan semu seperti

gincu. Tampak dahsyat dari luar, tapi bagaikan genangan danau.

Menggelembung tak mengalir. Meminjam istilah Pak AR Fakhruddin, ibarat

gajah bengkak (gajah abuh). Besar dan berpenyakit, karenanya sulit bergerak

lincah. Padahal gerak merupakan lambang daya hidup selaku khalifat fiy
al-arld.

Di negeri-negeri muslim pun kondisi umat tak jauh beda, kendati di Timur

Tengah secara ekonomi baik. Tapi di negeri-negeri Afrika sangat parah,

bahkan di bawah Indonesia. Sementara kaum Muslim di Timur Tengah secara

politik tak dapat jadi uswah hasanah. Mereka tak berdaya melawan Israel,

hingga sejak tahun 1948 belum berhasil membebaskan Palestina. Padahal

negeri Zionis itu wilayahnya sempit, penduduknya hanya enam juta, dan

posisinya dikepung negara-negara Arab yang kuat secara ekonomi dan militer.

Negeri-negeri Islam itu besar tapi tak bersatu. Apa daya, jumlah besar

bagaikan buih. Besar dengan gelembung putih tak berisi.

Padahal Tuhan telah memberi janji bahwa umat Muhammad ini akan menjadi

khalifah yang berkuasa di muka bumi sebagaimana kejayaan umat terdahulu (QS

An-Nur: 55). Janji Tuhan sangatlah tepat dan pasti, lebih-lebih diungkapkan

dengan kalimat ta’qid (penguat). Namun karena tak memenuhi syarat, maka

umat Islam masih belum jaya. Tak memenuhi syarat untuk menjadi khalifah

yang digdaya di muka bumi ini.

Di negeri Nusantara tercinta ini apa yang bisa dilakukan dengan umat yang

lemah atau marginal? Tak banyak yang dapat dilakukan, sebatas ikhtiar

minimal. Bahkan sebaliknya, banyak yang menjadi bahan mobilisasi tak

bertanggung jawab. Lebih-lebih mobilisasi politik dalam berbagai

perhelatan. Ketika pemilu dan pilkada hingga pilkades mereka disapa dan

kadang dimanjakan, tetapi sehabis pesta umat ditinggalkan dan tak

dihiraukan. Para elite dan partai politik pun begitu gairah kalau sedang

ada maunya. Mujahadah akbar, khaul, tabligh akbar, dan perhelatan berbau

ritual agama pun digelar dengan penuh semangat. Tetapi usai hajat digelar,

umat pun gigit jari.

Di negeri ini bahkan ada asumsi sekaligus komoditi politik menarik untuk

umat yang marginal. Politik Islam katanya sangatlah penting dan strategis

untuk amar makruf nahi munkar melalui kekuasaan. Melalui tangan negara.

Memang tepat jika dijalankan. Negara dan institusi-institusi politik yang

berada di dalamnya merupakan tangan yang efektif dan strategis untuk

mengurus rakyat, termasuk umat Islam. Apa yang tak mampu dilakukan oleh

tangan-tangan kekuasaan.

Namun apa daya. Negara, partai politik, dan para elite strategis di

dalamnya hingga saat ini tak mampu menjalankan amanat rakyatnya, amanat

umat. Keadaan bahkan sebaliknya, umat sekadar jadi sasaran mobilisasi

belaka. Ketika umat dirundung musibah dan dililit kesusahan hidup, pemimpin

puncak sibuk dengan tebar pesona dan urusan-urusan citra, juga sibuk dengan

rencana politik 2009. Partai dan elite politik di parlemen pun lebih banyak

mengurus dirinya, termasuk urusan kenaikan gaji dan tunjangan.

Partai politik Islam pun seolah tak jauh beda. Tak sungguh-sungguh peduli

dengan urusan umat yang besar-besar seperti memecahkan kemiskinan,

pengangguran, dan kesejahteraan rakyat/umat melalui kebijakan-kebijakan

politik pro-rakyat. RUU APP saja hingga kini tak jelas nasibnya, padahal

bagi umat itu penting karena menyangkut ikhtiar membangun akhlak dan

melawan demoralisasi yang makin liar. Kadang umat sekadar diberi kembang

gula politik seperti demo para aktivis politik dan pernyataan tokohnya yang

menyenangkan hati umat seketika, tetapi tak mengubah keadaan. Apalagi

memecahkan kemiskinan, pengangguran, dan marginalisasi sosial umat.

Padahal, partai politik sesungguhnya harus bermain di aras kebijakan, bukan

dalam kerja-kerja sosial dan keagamaan yang sebenarnya bukan wilayahnya.

Partai politik dan para elitenya semestinya bergerak di jalur kekuasaan.

Berbuatlah optimal bila perlu mati-matian di level kebijakan negara.

Kepemimpinan umat pun seolah kehilangan fungsinya yang efektif dan

strategis untuk memberdayakan umat. Urusan pilkada dan

perhelatan-perhelatan politik lainnya sering menyita energi umat dan para

elitenya. Menteri Agama sampai melakukan kritik, para ulama sibuk dengan

urusan politik, abai dalam mendidik dan mencerahkan umat. Nalar umat

dipadati dengan urusan sesat-menyesatkan paham, yang membuat pikiran umat

menjadi bernapas pendek dan hilangnya ruh kearifan dan kecerdasan.

Sementara elemen umat yang galak, akhirnya menumpahkan energi keagamaannya

untuk selalu marah dan melakukan tindakan kekerasan tanpa pertimbangan

panjang, yang pada akhirnya meruntuhkan nama baik dan kehormatan Islam.

Padahal, kata Al-Mawardi, kepemimpinan umat itu harus hadir sebagai

pantulan kerisalahan Nabi, yakni "fiy harasat al-din wa al-siyasat

al-dunya". Menegakkan nilai-nilai agama dan mengurus urusan dunia dengan

sebaik-baiknya. Nilai-nilai agama yang berbasis kerisalahan Nabi, tiada

lain menjadi rahmat bagi semesta alam sebagaimana deklarasi Tuhan untuk

risalah Muhammad: wa ma arsal-n-ka illa rahmatan lil-’alamin (QS Al-Anbiya:

107). Sedangkan siyasah (politik) adalah "sawas al-amr", mengurus urusan

sesuatu (dunia) dengan baik dan benar, bukan pekerjaan siasat menyiasati

dan akal-akalan.

Memang, tak mudah menghadirkan politik dan kepemimpinan umat yang membumi,

yang menyentuh dunia nyata. Lebih-lebih dalam masyarakat dan bangsa yang

masih dibalut budaya parokhial dan patrimonial. Dua institusi terpenting

umat itu seringkali gagal dalam menyentuh dan memecahkan masalah-masalah

konkret yang dihadapi umat. Apalagi untuk merambah persoalan-persoalan

universal yang serba melampaui dunia umat. Kultur politik dan kepemimpinan

umat alih-alih tak mampu menyelesaikan urusan-urusan dunia yang kompleks

dan nyata, malah giat memproduksi simbol dan pesona kulit luar. Merah

menyala di angkasa, tapi kehilangan substansi dan fungsi untuk membebaskan

dan mencerahkan kehidupan umat di dunia nyata.

(Haedar Nashir )

Leave a Reply