Dunia Nyata Umat
Republika: Minggu, 24 Juni 2007 14:40:00
Dunia Nyata Umat
Umat Islam di negeri ini jumlahnya mayoritas. Tahun 2000 persentasenya
89,22 persen dari total penduduk. Patut disyukuri bahwa jumlah sebesar itu
telah mengantarkan Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar
di dunia. Tak berlebihan jika setiap dinamika Islam yang muncul di
Nusantara tercinta ini selalu menjadi perhatian dunia, bahkan untuk isu
terorisme yang sangat merugikan nama baik umat sekalipun.
Namun besar angka tak berarti selesai urusan. Mayoritas jumlah tapi
minoritas dalam kualitas. Umat marginal secara politik, sekadar jadi
maf’ul-bih alias objek penderita. Tertinggal dalam perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Masih rendah mutu sumber daya manusianya.
Kondisi kesehatan dan lingkungannya pun masih memprihatinkan. Lebih parah
lagi kondisi ekonominya, masih dililit kemiskinan.
Kemiskinan bahkan masih menjadi momok terbesar umat Islam di negeri
kepulauan nan luas ini. Sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Di
era reformasi keadaan umat yang miskin tidak lebih baik. Padahal dari
kemiskinan itulah segala hal bermula. Tak bisa memenuhi kecukupan makan,
sandang, dan papan. Kesehatan rendah. Taraf pendidikan di bawah standar,
bahkan ada yang tak bersekolah. Kondisi kesejahteraan pun tak memenuhi
harapan hidup. Hidup umat jadi serba marginal.
Karena serba marginal, umat Islam di negeri ini tak bertenaga. Tidak
memiliki daya hidup yang kuat, apalagi di atas standar. Kekuatannya sebatas
demografis, itu pun terfragmentasi. Lebih sebagai kekuatan semu seperti
gincu. Tampak dahsyat dari luar, tapi bagaikan genangan danau.
Menggelembung tak mengalir. Meminjam istilah Pak AR Fakhruddin, ibarat
gajah bengkak (gajah abuh). Besar dan berpenyakit, karenanya sulit bergerak
lincah. Padahal gerak merupakan lambang daya hidup selaku khalifat fiy
al-arld.
Di negeri-negeri muslim pun kondisi umat tak jauh beda, kendati di Timur
Tengah secara ekonomi baik. Tapi di negeri-negeri Afrika sangat parah,
bahkan di bawah Indonesia. Sementara kaum Muslim di Timur Tengah secara
politik tak dapat jadi uswah hasanah. Mereka tak berdaya melawan Israel,
hingga sejak tahun 1948 belum berhasil membebaskan Palestina. Padahal
negeri Zionis itu wilayahnya sempit, penduduknya hanya enam juta, dan
posisinya dikepung negara-negara Arab yang kuat secara ekonomi dan militer.
Negeri-negeri Islam itu besar tapi tak bersatu. Apa daya, jumlah besar
bagaikan buih. Besar dengan gelembung putih tak berisi.
Padahal Tuhan telah memberi janji bahwa umat Muhammad ini akan menjadi
khalifah yang berkuasa di muka bumi sebagaimana kejayaan umat terdahulu (QS
An-Nur: 55). Janji Tuhan sangatlah tepat dan pasti, lebih-lebih diungkapkan
dengan kalimat ta’qid (penguat). Namun karena tak memenuhi syarat, maka
umat Islam masih belum jaya. Tak memenuhi syarat untuk menjadi khalifah
yang digdaya di muka bumi ini.
Di negeri Nusantara tercinta ini apa yang bisa dilakukan dengan umat yang
lemah atau marginal? Tak banyak yang dapat dilakukan, sebatas ikhtiar
minimal. Bahkan sebaliknya, banyak yang menjadi bahan mobilisasi tak
bertanggung jawab. Lebih-lebih mobilisasi politik dalam berbagai
perhelatan. Ketika pemilu dan pilkada hingga pilkades mereka disapa dan
kadang dimanjakan, tetapi sehabis pesta umat ditinggalkan dan tak
dihiraukan. Para elite dan partai politik pun begitu gairah kalau sedang
ada maunya. Mujahadah akbar, khaul, tabligh akbar, dan perhelatan berbau
ritual agama pun digelar dengan penuh semangat. Tetapi usai hajat digelar,
umat pun gigit jari.
Di negeri ini bahkan ada asumsi sekaligus komoditi politik menarik untuk
umat yang marginal. Politik Islam katanya sangatlah penting dan strategis
untuk amar makruf nahi munkar melalui kekuasaan. Melalui tangan negara.
Memang tepat jika dijalankan. Negara dan institusi-institusi politik yang
berada di dalamnya merupakan tangan yang efektif dan strategis untuk
mengurus rakyat, termasuk umat Islam. Apa yang tak mampu dilakukan oleh
tangan-tangan kekuasaan.
Namun apa daya. Negara, partai politik, dan para elite strategis di
dalamnya hingga saat ini tak mampu menjalankan amanat rakyatnya, amanat
umat. Keadaan bahkan sebaliknya, umat sekadar jadi sasaran mobilisasi
belaka. Ketika umat dirundung musibah dan dililit kesusahan hidup, pemimpin
puncak sibuk dengan tebar pesona dan urusan-urusan citra, juga sibuk dengan
rencana politik 2009. Partai dan elite politik di parlemen pun lebih banyak
mengurus dirinya, termasuk urusan kenaikan gaji dan tunjangan.
Partai politik Islam pun seolah tak jauh beda. Tak sungguh-sungguh peduli
dengan urusan umat yang besar-besar seperti memecahkan kemiskinan,
pengangguran, dan kesejahteraan rakyat/umat melalui kebijakan-kebijakan
politik pro-rakyat. RUU APP saja hingga kini tak jelas nasibnya, padahal
bagi umat itu penting karena menyangkut ikhtiar membangun akhlak dan
melawan demoralisasi yang makin liar. Kadang umat sekadar diberi kembang
gula politik seperti demo para aktivis politik dan pernyataan tokohnya yang
menyenangkan hati umat seketika, tetapi tak mengubah keadaan. Apalagi
memecahkan kemiskinan, pengangguran, dan marginalisasi sosial umat.
Padahal, partai politik sesungguhnya harus bermain di aras kebijakan, bukan
dalam kerja-kerja sosial dan keagamaan yang sebenarnya bukan wilayahnya.
Partai politik dan para elitenya semestinya bergerak di jalur kekuasaan.
Berbuatlah optimal bila perlu mati-matian di level kebijakan negara.
Kepemimpinan umat pun seolah kehilangan fungsinya yang efektif dan
strategis untuk memberdayakan umat. Urusan pilkada dan
perhelatan-perhelatan politik lainnya sering menyita energi umat dan para
elitenya. Menteri Agama sampai melakukan kritik, para ulama sibuk dengan
urusan politik, abai dalam mendidik dan mencerahkan umat. Nalar umat
dipadati dengan urusan sesat-menyesatkan paham, yang membuat pikiran umat
menjadi bernapas pendek dan hilangnya ruh kearifan dan kecerdasan.
Sementara elemen umat yang galak, akhirnya menumpahkan energi keagamaannya
untuk selalu marah dan melakukan tindakan kekerasan tanpa pertimbangan
panjang, yang pada akhirnya meruntuhkan nama baik dan kehormatan Islam.
Padahal, kata Al-Mawardi, kepemimpinan umat itu harus hadir sebagai
pantulan kerisalahan Nabi, yakni "fiy harasat al-din wa al-siyasat
al-dunya". Menegakkan nilai-nilai agama dan mengurus urusan dunia dengan
sebaik-baiknya. Nilai-nilai agama yang berbasis kerisalahan Nabi, tiada
lain menjadi rahmat bagi semesta alam sebagaimana deklarasi Tuhan untuk
risalah Muhammad: wa ma arsal-n-ka illa rahmatan lil-’alamin (QS Al-Anbiya:
107). Sedangkan siyasah (politik) adalah "sawas al-amr", mengurus urusan
sesuatu (dunia) dengan baik dan benar, bukan pekerjaan siasat menyiasati
dan akal-akalan.
Memang, tak mudah menghadirkan politik dan kepemimpinan umat yang membumi,
yang menyentuh dunia nyata. Lebih-lebih dalam masyarakat dan bangsa yang
masih dibalut budaya parokhial dan patrimonial. Dua institusi terpenting
umat itu seringkali gagal dalam menyentuh dan memecahkan masalah-masalah
konkret yang dihadapi umat. Apalagi untuk merambah persoalan-persoalan
universal yang serba melampaui dunia umat. Kultur politik dan kepemimpinan
umat alih-alih tak mampu menyelesaikan urusan-urusan dunia yang kompleks
dan nyata, malah giat memproduksi simbol dan pesona kulit luar. Merah
menyala di angkasa, tapi kehilangan substansi dan fungsi untuk membebaskan
dan mencerahkan kehidupan umat di dunia nyata.
(Haedar Nashir )